BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia adalah negara yang besar dan mempunyai penduduk lebih dari 200 juta jiwa dan di anugerahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Alangkah senang dan bahagianya kalau kita sebagai penduduk di Indonesia kebetulan termasuk yang berpenghasilan cukup sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup kita secara baik. Namun pada sisi lain kehidupan nyata di negara kita, masih dijumpai kemiskinan dalam berbagai bentuknya, baik itu ekonomi, social, maupun pendidikan.
Sudah menjadi amanat dalam konstitusi kita bahwa Negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat bahkan memelihara anak-anak yang terlantar. Sungguh sesuatu yang ironis menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 jumlah penduduk miskin adalah sebesar 37,17 juta jiwa atau
16,58 % dari total penduduk Indonesia. Sedangkan laporan dari Bank Dunia
(World Bank) adalah hampir setengahnya dari penduduk di Indonesia hidup miskin atau rentan terhadap kemiskinan. Dengan kondisi dimana hampir 42% rumah tangga hidup di antara garis kemiskinan US$1- dan US$2 per hari, terlalu banyak rakyat Indonesia yang sangat rentan jatuh ke kemiskinan.
Beberapa dimensi kemisikinan dari segi non-pendapatan masih merupakan permasalahan. Kemajuan dalam bidang kesehatan dan pendidikan hanya dapat dicapai melalui perbaikan yang signifikan dalam kualitas layanan serta peningkatan akses kepada rakyat miskin untuk mendapatkan layanan infrastruktur dasar. Kesenjangan dalam bidang kemiskinan antar daerah masih lebar. Dengan kondisi geografi Indonesia yang luas, permasalahan bukan hanya terletak pada ketertinggalan yang dialami oleh daerah-daerah tertentu, melainkan juga semakin lebarnya kesenjangan antara daerah yang tertinggal dengan daerah-daerah lainnya.
Dalam negara yang selalu menghadapi “salah urus”, tidak ada persoalan yang lebih besar , selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan adalah bagian pertumbuhan negatif dari suatu bangsa. Kemiskinan juga sering dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat komplek dan multidimensi. Rendahnya tingkat kehidupan yang sering sebagai alat ukur kemiskinan pada hakekatnya merupakan salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan.
Mari sejenak kita melihat ke lingkungan sekitar kita. Lihatlah, betapa masih banyak yang hidupnya berada dalam berbagai kekurangan. Setiap hari masih dapat kita jumpai anak-anak di bawah umur sampai usia lanjut mengais sampah untuk mencari barang yang dapat ditukarkan dengan uang guna memenuhi kebutuhan akan makanan.
Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, serta menguatnya arus urbanisasi. Akibat yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas.
Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan di Indonesia dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Melihat kondisi negara Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan tinggi, penulis tertarik untuk mengangkat masalah kemiskinan di Indonesia dan penanggulangannya. Penulis berharap dengan karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengentaskan kemiskinan dari Negara tercinta ini.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang akan di bahas dalam makalah ini, antara lain :
• Apakah yang dimaksud dengan kemiskinan ?
• Bagaimana kondisi atau potret kemiskinan di Indonesia ?
• Faktor-faktor apa yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia ?
• Bagaimana penanggulangan kemiskinan di Indonesia ?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan
Adapun tujuan dan manfaat penulisan makalah ini antara lain :
• Untuk mengetahui pengertian dan maksud dari kemiskinan
• Untuk mengetahui kondisi dan potret kemiskinan di Indonesia
• Untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan
• Untuk mengetahui cara menanggulangi kemiskinan
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Kemiskinan
Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.
Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal.
Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
• Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
• Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
• Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian, yaitu:
1. Kemiskinan Absolut.
Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan (hidup dengan pendapatan dibawah USD $1/hari), tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan Relatif.
Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan Kultural.
Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya.
Keluarga miskin adalah pelaku yang berperan sepenuhnya untuk menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Ada tiga potensi yang perlu diamati dari keluarga miskin yaitu:
1. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, contohnya dapat dilihat dari aspek pengeluaran keluarga, kemampuan menjangkau tingkat pendidikan dasar formal yang ditamatkan, dan kemampuan menjangkau perlindungan dasar.
2. Kemampuan dalam melakukan peran sosial akan dilihat dari kegiatan utama dalam mencari nafkah, peran dalam bidang pendidikan, peran dalam bidang perlindungan, dan peran dalam bidang kemasyarakatan.
3. Kemampuan dalam menghadapi permasalahan dapat dilihat dari upaya yang dilakukan sebuah keluarga untuk menghindar dan mempertahankan diri dari tekanan ekonomi dan non ekonomi.
2.2 Kondisi dan Potret Kemiskinan di Indonesia
Terjadinya krisis ekonomi sejak Juli 1997 dan berbagai bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami pada Desember 2004 membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, yaitu melemahnya kegiatan ekonomi, memburuknya pelayanan kesehatan dan pendidikan, memburuknya kondisi sarana umum sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin menjadi 47,9 juta (23.4%) pada tahun 1999. Dan sampai pada tahun ini (2010) tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi,bahkan cenderung semakin meningkat.
Di Indonesia ada 100 juta lebih masyarakat miskin, namun pemerintah sepertinya tutup mata. Berbagai program penanggulangan kemiskinan selama ini tidak berhasil mengentaskan kemiskinan. Bahkan kian tahun kian bertambah jumlahnya.
UUD 1945 jelas-jelas mengatakan persoalan kemiskinan menjadi tanggung jawab pemerintah. Tertulis di sana, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, setiap warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Tetapi tak satupun UU dibuat untuk mengatur pelaksanaannya. Jangan-jangan nasib 100 juta rakyat Indonesia akan tetap miskin selamanya.
Pemecahan masalah kemiskinan memerlukan langkah-langkah dan program yang dirancang secara khusus dan terpadu oleh pemerintah dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penulis ingin menitikberatkan karya tulis ini dengan 3 masalah utama kemiskinan di Indonesia, yaitu: terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, serta terbatasnya dan rendahnya mutu layanan pendidikan.
1. Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan
Hal ini berkaitan dengan rendahnya daya beli, ketersediaan pangan yang tidak merata, dan kurangnya dukungan pemerintah bagi petani untuk memproduksi beras sedangkan masyarakat Indonesia sangat tergantung pada beras. Permasalahan kecukupan pangan antara lain terlihat dari rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita, dan ibu.
2. Terbatasnya dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan
Hal ini mengakibatkan rendahnya daya tahan dan kesehatan masyarakat miskin untuk bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dari keluarga untuk tumbuh kembang, dan rendahnya kesehatan para ibu. Salah satu indikator dari terbatasnya akses layanan kesehatan adalah angka kematian bayi. Data Susenas (Survai Sosial Ekonomi Nasional) menunjukan bahwa angka kematian bayi pada kelompok pengeluaran terendah masih di atas 50 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Terbatasnya dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan
Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan, terbatasnya kesediaan sarana pendidikan, terbatasnya jumlah guru bermutu di daerah, dan terbatasnya jumlah sekolah yang layak untuk proses belajar-mengajar. Pendidikan formal belum dapat menjangkau secara merata seluruh lapisan masyarakat sehingga terjadi perbedaan antara penduduk kaya dan penduduk miskin dalam masalah pendidikan.
Potret Kemiskinan di Indonesia
Inilah sebagian besar peristiwa yang akhir-akhir ini menjadi berita utama media massa di Indonesia yang mungkin bisa merefleksikan potret kemiskinan bangsa kita ini, yaitu :
1. Adanya penjualan limbah makanan dari restoran dan hotel yang diolah kembali, kemudian dijual ke pasar tradisional.
2. Korban 21 meninggal dunia karena berdesak-desakan untuk mendapatkna zakat yang nilainya Rp 30.000,- per orang.
3. Adanya perumahan kumuh di kota-kota besar di Indonesia.
4. Masih banyak ditemui para penjual di kaki lima, anak jalanan, pengemis dan pengamen.
2.3 Faktor Penyebab Kemiskinan
Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu:
• Kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam.
• Kemiskinan buatan. Kemiskinan ini terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka tetap miskin.
Bila kedua faktor penyebab kemiskinan tersebut dihubungkan dengan masalah mutu pangan, kesehatan, dan pendidikan maka dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab kemiskinan antara lain:
1. Kurang tersedianya sarana yang dapat dipakai keluarga miskin secara layak misalnya puskesmas, sekolah, tanah yang dapat dikelola untuk bertani.
2. Kurangnya dukungan pemerintah sehingga keluarga miskin tidak dapat menjalani dan mendapatkan haknya atas pendidikan dan kesehatan yang layak dikarenakan biaya yang tinggi
3. Rendahnya minat masyarakat miskin untuk berjuang mencapai haknya karena mereka kurang mendapat pengetahuan mengenai pentingnya memliki pendidikan tinggi dan kesehatan yang baik.
4. Kurangnya dukungan pemerintah dalam memberikan keahlian agar masyarakat miskin dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak.
5. Wilayah Indonesia yang sangat luas sehingga sulit bagi pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah dengan perhatian yang sama. Hal ini menyebabkan terjadi perbedaan masalah kesehatan, mutu pangan dan pendidikan antara wilayah perkotaan dengan wilayah yang tertinggal jauh dari perkotaan.
Penyebab kemiskinan juga dapat kita lihat dari beberapa dimensi.
Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alas an mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan structural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Bank Dunia, penyebab dasar kemiskinan adalah :
1) kegagalan pemilikan terutama tanah dan modal
2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana, dan prasarana
3) kebijakan pembangunan yang bisa perkotaan dan bisa sektor
4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung
5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern)
6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat
7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya
8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance)
9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan
2.4 Penanggulangan Masalah Kemiskinan
Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan. Dari variabel ini akan dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.
Selama ini, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar . Seperti penyediaan pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui system kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya.
Dalam menanggulangi kemiskinan juga diperlukan penanaman nilai-nilai moral yang dapat meningkatkan tanggung jawab sosial. Pemerintah dan masyarakat memikul tanggung jawab ini, sehingga semua pihak mempunyai kewajiban yang sama untuk memerangi kemiskinan. Dari pengalaman pengentasan kemiskinan di Indonesia, kesulitan yang paling sering dihadapi adalah ketika harus mengidentifikasi orang miskin. Apakah kita percaya dengan indikator kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) , Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), atau definisi miskin ini diserahkan saja pada kearifan sosial masyarakat sekitar.
Ada dua langkah besar yang bisa diambil untuk mengatasi kemiskinan. Pertama, penyediaan fasilitas umum dan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Misalnya, penyediaan beras murah untuk orang miskin (raskin), pelayanan kesehatan gratis di puskesmas, fasilitas air bersih, pendidikan dasar gratis (murah), dan listrik murah. Kedua, upaya pemerintah untuk mendorong terbukanya lapangan kerja yang lebih luas.
Program raskin banyak disorot karena ada penyimpangan, dan perlu dibenahi pengelolaannya. Masyarakat kini kian kritis sehingga berkurangnya karung timbangan beras sebesar 0,5 kg dan jatah 20kg dapat menjadi berita nasional yang membuat gerah pengelola raskin. Apakah timbangan Dolog yang rusak atau moral penimbang beras yang bobrok alias korup? Ironisnya, malah ada raskin yang jatuh ke pedagang lalu dioplos dengan beras lain untuk dijual di pasaran.
Program pangan murah seperti raskin juga dikenal di Negara maju seperti Amerika Serikat. Hanya saja sistem manajemennya berbeda. Di sana ada program foodstamps yakni masyarakat miskin berhak atas cek dengan nilai uang tertentu. Cek ini dapat dibelanjakan. Untuk membeli makanan di supermarket. Tampaknya, program semacam ini lebih tepat sasaran dan memperkecil peluang penyelewengan.
Beberapa organisasi sosial kemasyarakatan mempunyai potensi untuk membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Contohnya, BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah) sebagai institusi keagamaan perlu digerakkan lagi sehingga gaungnya tidak hanya muncul di tingkat kabupaten atau provinsi, tetapi harus merambah sampai bawah seperti RT/RW.
Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain: menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok ; mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin ; menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat ; meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar ; membangun dan menyempurnakan system perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang digalakkan pemerintah terkait program tersebut antara lain :
a. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.
Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/ keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.
b. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.
Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/ keluarga miskin.
c. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin.
d. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.
Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar.
e. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi.
Perusahaan-perusahaan besar seharusnya mendukung pengentasan kemiskinan. Meski mereka sudah membayar pajak, namun seyogianya mereka tetap memiliki kewajiban sosial membantu masyarakat miskin.
Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material. Sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri.
Keberhasilan program pengentasan kemiskinan sama seperti program pembangunan yang lain, terletak pada identifikasi akurat terhadap kelompok dan wilayah yang ditargetkan. Oleh karena itu, keberhasilan pengentasan kemiskinan terletak pada beberapa langkah, yang dimulai dari formulasi kebijaksanaan yaitu mengidentifikasi siapa yang miskin dan di mana mereka berada. Kedua pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mempertimbangkan :
Pertama, karakteristik ekonomi penduduk, antara lain adalah sumber-sumber pendapatan, pola-pola konsumsi dan pengeluaran, tingkat ketergantungan, dan lain-lain.
Kedua, karakteristik demografi sosial, di antaranya tingkat pendidikan, cara memperoleh fasilitas kesehatan, jumlah anggota rumah tangga, dan lain-lain.
Tetapi kalaupun semua itu dilaksanakan, apakah persoalan beres? Nyatanya, belum semua program berjalan, kita sudah dicemaskan soal atau hal-hal yang mungkin menghambat berjalannya program tersebut.
Selain faktor eksternal, dari internal kita sendiri seolah tak ada habisnya. Dampak perubahan iklim,misalnya, kian ekstrem. Gelombang tinggi, banjir, longsor, badai, kian sering memorakporandakan lading kehidupan rakyat.
Menghapus pengangguran dan kemiskinan, memakmurkan bangsa, memang target maksimal dan cita-cita luhur para founding fathers. Karena itu, siapapun presiden kita berikut kabinetnya, itu akan selalu menjadi tantangan berat, dan isu yang sangat mudah dipolitisasi.
Menurut hemat kita, dibutuhkan antisipasi berupa perencanaan dan implementasi yang inovatif disertai kerja ekstra keras dan sungguh-sungguh. Bukan sekadar diomongkan, dicanangkan, lalu urusan dianggap beres.
Hal-hal kecil acap kali mendorong masyarakat untuk mengatasi maslahnya sendiri. Tetapi hal-hal kecil itu pun terkadang tidak bisa berjalan pada tahapan implementasi, hanya karena presiden, mentri, kepala daerah berbeda latar belakang partai.Ironis.
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan bab II penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Kondisi kemiskinan di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, perlu mendapat penanganan khusus dan terpadu dari pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
2. Faktor penyebab kemiskinan ada dua, yaitu faktor alami dan faktor buatan. Selain kedua faktor tersebut ada faktor lain yang menimbulkan kemiskinan, yaitu:
Kurang tersedianya sarana yang dapat dipakai keluarga miskin secara layak
Kurangnya dukungan pemerintah sehingga keluarga miskin tidak mendapatkan haknya atas pendidikan dan kesehatan yang layak
Rendahnya minat masyarakat miskin untuk berjuang mencapai haknya
Kurangnya dukungan pemerintah dalam memberikan keahlian
Wilayah Indonesia yang sangat luas sehingga sulit bagi pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah dengan perhatian yang sama.
3. Penanggulangan masalah kemiskinan diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk Sasaran Pembangunan . Keberhasilan program menurunkan kemiskinan tidak akan tercapai tanpa adanya kerja-sama yang baik dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat .
3.2 SARAN
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah:
1. Pemerintah sebaiknya menjalankan program terpadu secara serius dan bertanggung jawab agar dapat segera mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia
2. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita dukung semua program pemerintah dengan sungguh-sungguh demi masa depan bangsa dan negara Indonesia terbebas dari kemiskinan.
3. Marilah kita tingkatkan kepedulian dan kepekaan sosial untuk membantu saudara kita yang masih mengalami kemiskinan.
DAFTAR PUSTAKA
www.wikipedia.com
www.google.com
Baca selengkapnya »
